BUDAK DALAM HUKUM SYARAK

  • Ahmad Sholihin Siregar STAIN Gajah Putih Takengon
Keywords: pembebasan, umm walad, mukatab, hukum Islam, budak

Abstract

Kajian ini hendak menggambarkan kedudukan budak dalam hukum syarak yang dibagi kepada tiga bagian: istirqaq (perubahan status menjadi budak), kepemilikan budak dan pembebasan serta akibat hukumnya.  Dalam peradaban manusia, biasanya seseorang menjadi budak karena sebab: perang, kelahiran, tindak kejahatan, penculikan, hutang, dan penjualan. Dalam diskusi fukaha, sebab seseorang menjadi budak hanya dibatasi kepada dua sebab yakni: kalah perang dan kelahiran. Akan tetapi, Alquran sebagai sumber tertinggi bagi dalam hukum syarak tidak sedikitpun mengadung legitimasi terhadap dua sebab ini. Dalam hukum syarak, seseorang dapat memiliki budak dengan tiga cara menaklukkan musuh dalam perang, membeli (atau perpindahan hak milik yang diakui seperti kewarisan, hadiah, pemberian dan sebagainya), kelahiran. Hukum syarak memberi porsi perhatian terbesarnya terhadap pembebasan budak, dibandingkan sebab dan cara memiliki budak. Ia membuka lebar pintu perbudakan dan mendorong muslim untuk membebaskan budak melalui cara: kebajikan umum, perjanjian (mukatabah), kelahiran (umm al-walad), wasiat (at-tadbir), kekerabatan, penganiayaan, pembebasan tidak penuh (at-tab`idh), kafarat (pinalti), perbedaan agama (keislaman) dan pembebasan dengan syarat terlarang. Pembebasan budak merupakan salah satu tujuan hukum dalam politik hukum syarak. Pembebasan budak melahirkan implikasi hukum, baik pada diri budak atau pembebasnya, yakni: lahirnya kecakapan hukum penuh bagi mantan budak, perwalian dan kewarisan.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2018-05-29
How to Cite
Siregar, A. S. (2018). BUDAK DALAM HUKUM SYARAK. Mubeza, 7(1). Retrieved from http://jurnal.stain-gp.ac.id/index.php/mubeza/article/view/113
Section
Articles